KABAR47 - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mensinyalir pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) yang menolak kebijakannya hanyalahn oknum yang kesal karena 'mainan' mereka dalam mengeruk uang rakyat disikat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ahok pun menuding atas alasan itu pada akhirnya mereka kesal dan mencari kesalahan dirinya lewat aplikasi Qlue sebagai media untuk melaporkan hasil kerja para RT dan RW.
"Qlue ini kan cuma nyari alasan bagaimana mau ribut sama saya. Kalau mau ribut sama saya dia bilang gue ribut sama Ahok karena lapak saya diambil ya malu dong. Gue ribu sama Ahok karena parkir liar diambil sama UPD Parkir ya malu dong," kata Gubernur di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/05/2016).
Gubernur pun meminta para juru warta membuktikan tudingannya itu langsung ke lapangan. "Makanya kamu cek dulu RT dan RW yang marah-marah, ribut-ribut ada parkir liar gak? Ada jual lapak gak? Ada minta rekomendasi warga gak? Ada jual tanah? Nguasain Fasos Fasum gak?" imbuh Ahok.
Karena itu, Ahok berasumsi bahwa untuk para pengurus RT dan RW menolak SK Gubernur Nomor 903 Tahun tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) sangat berkemungkinan kecil.
Menurut Ahok, sebetulnya juga tidak ada yang pihak yang diberatkan dengan menerima uang operasional Rp900 ribu untuk RT dan RW Rp1,2 juta hanya dengan mengisi laporan kerja ke Aplikasi Qlue.
"Kalau kamu (ketua RT dan RW) enggak demen sama Qlue ya sudah enggak usah lapor," tandas mantan Bupati Belitung Timur itu lagi dengan nada tinggi.
Sebelumnya atas dasar penolakan tersebut, rombongan pengurus RT dan RW yang mengklaim mewakili seluruh jajaran di DKI Jakarta beberapa waktu lalu menggeruduk DPRD DKI Jakarta. Mereka menuntut legislator DKI menindaklanjuti keluhan pengurus warga tentang kebijakan mengharuskan RT/RW melaporkan kinerja ke aplikasi Qlue.
Sejauh ini, jajaran RT/RW di DKI merasa keberatan dengan diharuskannya melaporkan kinerja ke aplikasi tersebut. Sebab, selain merepotkan lantaran tidak semua pengurus mengerti pengoperasian aplikasi berbasis telepon pintar, mereka merasa terhina karena kebijakan tersebut.
"Kita disuruh setor foto baru dapat uang operasional 900 ribu, kalau gak buat laporan gak dapat uang operasional, satu foto 10 ribu emang kita fotografer amatiran," ujar Mahmud Bujang Ketua RW 1 Kelurahan Pinang Ranti, Jakarta Timur di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Akhirnya Ahok menawari para ibu-ibu anggota pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) untuk menempati posisi sebagai Ketua RT/RW.
Tawaran itu dilontarkannya sebagai respons keluhan para Ketua RT/RW yang keberatan dengan kewajiban melaporkan keluhan warga dan berbagai kondisi lingkungannya via aplikasi Qlue.
"Makanya kalau RW tidak mau ya udah, saya kasih ibu PKK bikin laporan. Duit RP 1,2 juta bayar mereka," ujar Ahok di Balai Kota, Senin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar