Kabar47 - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Haji Lulung) mengapresiasi keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait kasus korupsi reklamasi.
Namun, tak cukup hanya keberanian untuk memeriksa, Lulung mendesak agar KPK juga berani menetapkan tersangka baru pada kisruh proyek reklamasi, tak terkecuali Ahok.
"Tidak ada alasan (untuk KPK tidak menahan Ahok). Karena sudah jelas publik tidak saja mengkritisi, tapi juga tahu persoalannya semua. Oleh karenanya KPK enggak usah takut lagi, harus berani, masa KPK jadi penakut," ujar Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/5/2016).
Menurutnya, sudah jelas proyek reklamasi atas dasar rekomendasi Ahok bermasalah sejak awal. Buktinya, kata Lulung, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli turun tangan dan langsung memutuskan untuk memoratorium pelaksanaan reklamasi.
"Artinya Menko Maritim itu jelas bahwa persoalan reklamasi banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah, jangan sebut Gubernur, jangan sebut. Pemerintah daerah kan banyak, ada BPKAD, Bappeda, terus Tata Ruang, dan seterusnya lah yang terintegrasi pemerintah daerah. Termasuk Pak Gubernur, nah kalau itu terjadi kita evaluasi," papar politisi PPP itu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar