photo dewapk_zpsrdm2oe4t.gif  photo a 1_zpsdzu0hapq.gif  photo balakqq_zpsztpp8lh9.gif

Minggu, 08 Mei 2016

Reshuffle Kabinet: PDIP dan PKB Memanas Berebut Kursi Kemendes


Kabar47 - Isyarat akan adanya perombakan kabinet dari pihak Istana semakin kencang. Kabarnya, perombakan kabinet pemerintahan Jokowi-JK akan dilakukan pascagelaran Munaslub Golkar yang berlangsung di Bali pada pertengahan Mei ini.

Beberapa menteri kabarnya akan diganti Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada perombakan tersebut. Santer pula terdengar, jatah menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan dikurangi dan diganti anggota koalisi dari partai lain, yaitu Golkar atau PAN yang telah menyatakan dukungan terhadap pemerintah.

Menanggapi isu tersebut, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku tidak mempermasalahkan PAN atau Golkar yang bergabung menjadi partai pemerintah dan masuk dalam jajaran kabinet. Akan tetapi, ia berharap masuknya dua partai itu tidak mengambil porsi menteri dari PKB.

"Kalau Golkar dan PAN mau dukung, masuk di pemerintahan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau menteri jangan ambil jatah PKB. Dukung saja, kalau dukung ya yang ikhlas," ujar Muhaimin di kediamanya di Jalan Warung Sila, Ciganjur, Jakarta, Jumat (6/5/2016).

Menurut dia, selama ini empat menteri yang ditempati kader PKB, yaitu Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Riset dan Dikti serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mempunyai kinerja yang baik. Karena itu, partai-partai tidak perlu mengincar kursi menteri yang telah ditempati para kader PKB itu.

"Ya semuanya baik, Pak Marwan, Pak Imam, semuanya baik, jadi kalau mau ambil jatah menteri, ya ambil saja menteri dari non-partai yang bisa diambil. Kan menteri yang ditempati non-partai banyak," ucap Muhaimin.

Kendati banyak pihak yang mendorong Presiden Jokowi mencopot para menteri PKB atau bahkan mengurangi jatah menteri dari partai berbasis massa Nahdlatul Ulama (NU) itu, Muhaimin meyakini Jokowi punya pertimbangan lain. ‎

"Pak Jokowi ini dekat sekali dengan PKB, beliau tahulah PKB ini nggak neko-neko, nggak macem-macem. Ibaratnya, kalau anak, PKB itu bukan anak nakal. Masak yang kaya begini Pak Jokowi nggak paham," kata pria yang biasa di sapa Cak Imin ini.

Dia pun berdoa agar Jokowi saat memutuskan perombakan kabinet tidak turut mengganti menteri-menteri PKB. Namun, bila keputusan Jokowi tidak sesuai dengan harapannya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era Presiden SBY itu mengaku menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Jokowi. ‎

"Ya tapi ini kan pemerintahan Presidensial, ya apa pun yang dilakukan Presiden kita dukung. Tapi ya kita doakan empat menteri PKB ini nggak ada perubahan. Kalau pun ada perubahan yang kita dikasih tahu, tapi sampai saat ini nggak ada," pungkas Cak Imin.

Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, perebutan jabatan ini memang baru memulai perseteruan pada rencana reshuffle yang sekarang. Motivasinya tak lain kepentingan pemilu.

"Konflik PDIP dan PKB yang muncul baru sekarang karena PDIP seperti melihat 'mainan baru' jelang Pemilu 2019 untuk menguasai Kementerian Desa yang baru disadari," kata Ray di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (17/4/2016).


Perebutan ini bukan tanpa alasan. Kementerian Desa kini punya kewajiban menyalurkan total Rp 46,9 triliun kepada seluruh desa di Indonesia. Jumlah ini terus bertambah hingga Rp 80 triliun pada 2017.
"Partai akan mengambil kesempatan ini. Karena itu harus kuasai uang ini karena partai ikut serta pembagian uang publik Rp 1 miliar setiap desa. Seperti kita ketahui pemilih sebagian besar desa," jelas dia.

Dengan kondisi keuangan partai yang tak tentu, kesempatan ini jadi peluang besar. PKB yang sudah memiliki basis di daerah jelas tidak mau kehilangan momentum. Di sisi lain, PDIP ingin merebut basis massa di desa.

"PKB jelas ngotot karena sudah punya basis desa yaitu NU. PDIP ingin masuk ke basis yang dikuasai PKB melalui Kementerian Desa," imbuh dia.
Apa pun bentuk persaingan itu, menurut dia Jokowi tetap memiliki kuasa penuh mengganti pembantunya di kabinet. Tapi, sudah selayaknya mengganti menteri yang tidak menjalankan Nawa Cita.
"Sebenarnya Jokowi tidak berpengaruh dengan hal ini. Mau PDIP atau PKB, tetap yang dipandang pemerintah yang memberikan dana, tapi tidak buat partai," pungkas Ray

Tidak ada komentar:

Posting Komentar